Dinilai Tidak Adil Putusan Kasasi MA, Baiq Nuril Akan Ajukan PK

Dinilai Tidak Adil Putusan Kasasi MA, Baiq Nuril Akan Ajukan PK

BAGIKAN
Baiq Nuril didampingi kuasa hukumnya, saat berada di ruang sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (17/5/2017).

kamarberita.com, JAKARTA – Pegawai honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Nuril Maknun menilai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tidak adil karena dia adalah korban pelecehan seksual.

Atas dasar itu, Baiq melalui pengacaranya berencana mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan majelis kasasi Mahkamah Agung yang menyatakannya bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Putusannya memang sudah berkekuatan hukum tetap, tapi kita menunggu salinan putusannya, baru mengajukan upaya hukum PK,” kata pengacara Baiq, Joko Jumadi, Rabu (14/11.

Sementara itu, Juru bicara Mahkamah Agung (MA) mengatakan putusan kasasi kasus Baiq Nuril telah didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum.

“Dari informasi manajemen perkara itu sudah putus dan memang mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum. Artinya majelis hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum,” kata Suhadi kepada wartawan Rabu (13/11/2018).

Sebelumnya, MA melalui majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni pada 26 September 2018, menjatuhkan vonis hukuman kepada Nuril selama enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Nuril dianggap terbukti menyebarkan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan pada 26 Juli 2017.

Suhadi pun menampik tudingan sejumlah pihak yang menyebut bahwa MA mengabaikan Peraturan MA 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam pasal 3 huruf b Perma tersebut menyebutkan hakim harus mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Artinya, hakim harus mempertimbangkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut Suhadi, majelis hakim justru bersikap adil karena memang berpedoman pada dakwaan jaksa penuntut umum.

“Itu kan ketua majelisnya perempuan dan termasuk perumus Perma itu. Jadi justru beliau (ketua majelis) fokus pada dakwaan dan didasarkan pada alat bukti yang sah,” ungkapnya. (al)

Loading Facebook Comments ...

TINGGALKAN KOMENTAR