Anggota DPRD Provinsi Jambi Digilir KPK

Anggota DPRD Provinsi Jambi Digilir KPK

BAGIKAN
Gedung KPK. (ist)
“Saya akan buka-bukaan di KPK. Ngapain juga bohong, data mereka (KPK) sudah lengkap. Mati kalau kita bohong, sudah terlanjur juga,”
Muhammadyah.- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi
kamarberita.com – Kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018 berlanjut. Satu per satu anggota DPRD Provinsi Jambi mulai diperiksa oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Chumaidi Zaidi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, (11/12/2017) kemarin membenarkan pemanggilan oleh KPK tersebut. “Saya dapat undangan hari Rabu (13/12/2017). Kita siap hadir dan memberikan keterangan,” kata Chumaidi.
Terkait anggota dan ketua fraksi lainnya yang juga dipanggil, Sekretaris DPD PDIP ini mengaku tidak tahu. Namun, dari informasi yang ia terima,  sejumlah anggota dewan lainnya juga banyak yang mendapat undangan dari KPK.
Senada, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi, Muhammadyah, membenarkan soal pemeriksaan tersebut. Katanya, pemanggilan masih terkait pengembangan kasus OTT KPK di Jambi Selasa (28/11/2017) lalu. “Saya dipanggil kapasitasnya sebagai saksi,” kata Muhammadyah.
Sesuai jadwal, katanya, ia akan memenuhi undangan KPK pada Kamis (14/12/2017) mendatang, sekitar pukul 10.00 WIB. “Sebagai warga negara yang baik dan taat pada aturan, saya akan memenuhi panggilan. Dalam kasus ini saya sebagai saksi dari Fraksi Gerindra,” katanya menjelaskan.
Disinggung soal informasi yang menyebut fraksinya terlibat, Muhammadyah, mengatakan bahwa informasi itu tidak benar. “Jangan kan mengembalikan, tau saja tidak. Gerindra tidak pernah diajak untuk membahas soal APBD ini, jadi apa yang mau dikembalikan,” tegasnya.
Muhammadyah sendiri menegaskan bahwa ia akan buka-bukaan di KPK. “Saya akan buka-bukaan di KPK. Ngapain juga bohong, data mereka sudah lengkap. Mati kalau kita bohong, sudah terlanjur juga,” tegas Muhammadyah.
Sebelumnya, KPK telah menahan empat tersangka dugaan suap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi, Selasa (28/11), tiga tersangka merupakan pejabat Pemprov Jambi dan satu anggota DPRD Provinsi Jambi.
Dalam perkara tersebut, KPK mengamankan uang Rp 4,7 miliar dan telah meminta keterangan sejumlah saksi dari kalangan eksekutif.
Menurut KPK, diduga uang suap itu diberikan kepada anggota DPRD agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
Sebab, menurut KPK, sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pembahasan RAPBD 2018, karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov, yaitu uang “ketok palu”.(seru/ojan)
Loading Facebook Comments ...

TINGGALKAN KOMENTAR