Awalnya Pemerintah Agak Sulit Bubarkan HTI

Awalnya Pemerintah Agak Sulit Bubarkan HTI

BAGIKAN
Hizbut Tahrir Indonesia.

kamarberita.com, Jakarta – Pemerintah mengaku sempat kehabisan akal untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal, pemerintah sudah sejak lama mengetahui eksistensi dan aktivitas organisasi itu bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah awalnya mempertimbangkan mencabut izin organisasi HTI melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tapi prosedurnya terlalu berbelit-belit dan lama, sementara sudah banyak bukti HTI bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

HTI disahkan sebagai organisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 2014. Namun eksistensi organisasi itu sudah sejak lama, jauh sebelum tahun 2014. Sejak itu pula diketahui konstitusi HTI bertentangan dengan Pancasila.

“Karena untuk mengeluarkan sanksi itu ribet-ribet, jadi bingung, nih. (padahal) sudah banyak data fakta. Ketika (bukti) sudah dikumpulkan, mau mencabut saja berbelit-belit,” kata Daulat P Silitonga, Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, di Jakarta pada Jumat 21 Juli 2017.

Presiden kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai solusi atas kebuntuan penggunaan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.

Daulat mempersilakan mereka yang keberatan dengan Perppu Ormas maupun pencabutan izin HTI mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada prinsipnya, kata Daulat, pemerintah tetap menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Salah satunya dengan mempermudah proses pengesahan Badan Hukum Ormas. Konsekuensinya, ormas itu wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku. “Khususnya tidak berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia,” ujarnya. (acan.kb)

Loading Facebook Comments ...

TINGGALKAN KOMENTAR