Pantas dan Sesuai Kinerjakah Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Jakarta Dinaikkan?

Pantas dan Sesuai Kinerjakah Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Jakarta Dinaikkan?

BAGIKAN

kamarberita.com, Jakarta – Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diam-diam akan dinaikkan. Rencana penaikan tersebut telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

“Implikasi dari peraturan ini kami sudah memprediksi akan ada penaikan anggar-an yang sangat drastis pada anggaran gaji dan kegiatan DPRD,” ujar Koordinator Divisi Advokasi Kinerja Keuangan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Anwar Razak, kemarin.

Anggaran belanja gaji DPRD DKI Jakarta 2018 akan meningkat 67,9% atau sebesar Rp40,5 miliar. Adapun ang-garan kegiatan kunjungan kerja, rapat, dan berbagai kegiatan anggota dewan lainnya meningkat 26,8% atau setara Rp26,8 miliar.

Sumber data DPRD DKI Jakarta

“Ternyata benar di dalam pembahasan anggaran sin-kronisasi 2018 pun angkanya sudah ada,” lanjut Anwar.

Menurutnya, peraturan tersebut terbit diam-diam setelah sebelumnya terjadi penolakan terhadap PP No 37 Tahun 2006 tentang penaikan sejumlah tunjangan anggota dewan. “Sama seperti sebelumnya penaikan ini tidak ada basis perhitungan yang rasional. Bicara kerja dan tata tertib dulu, setelah itu bicara gaji. Fasilitas anggota dewan selama ini nilainya sangat besar,” tukasnya.

Selama tiga tahun, lanjut Anwar, penetapan APBD DKI Jakarta selalu terlambat. Bahkan pada 2015 terjadi kegagalan pembahasan dan penetapan.

“Ini indikasi bahwa kerja DPRD masih sangat lemah. Coba hitung berapa utang pembahasan peraturan daerah, pasti menumpuk,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan rencananya anggota dewan akan menerima gaji Rp80 juta per bulan, belum termasuk tunjangan. Salah satu tunjangan, yakni untuk tempat tinggal, dianggarkan Rp15 juta per bulan.

Selain itu, tunjangan reses akan naik. Jika hal tersebut disetujui, uang yang diterima sebesar tujuh kali uang representasi. Menurutnya, itu sudah sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. (akmal/kb)

 

Loading Facebook Comments ...

TINGGALKAN KOMENTAR